KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT :

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Lingkungan
   Hidup dan Kehutanan mengenai Pagu Indikatif Belanja Kementerian
   Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan
   Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas
   Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022
   tanggal 18 April 2022, sebesar Rp6.182.089.382.000,00 (enam triliun
   seratus delapan puluh dua miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus
   delapan puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan
   melakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan Eselon I
   Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Rapat Dengar
   Pendapat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan
   Kehutanan untuk memprioritaskan penyelesaian permasalahan tanah
   dalam kawasan hutan atas penguasaan lahan oleh masyarakat dalam
   bentuk pemukiman, lahan pertanian, fasilitas umum, dan fasilitas
   sosial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan
   Kehutanan untuk melakukan evaluasi dan tindakan tegas terhadap
   Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang sudah
   mendapatkan Persetujuan, namun tidak melaksanakan kewajiban
   kepada negara berupa pembayaran pajak, pembayaran Penerimaan
   Negara Bukan Pajak (PNBP), rehabilitasi DAS, reklamasi tambang,
   pemulihan fungsi lingkungan, serta berkinerja rendah sebagaimana
   luasan wilayah perizinannya yang berpengaruh terhadap kuota
   perizinan suatu wilayah.
4. Komisi IV DPR RI mendukung penambahan Pagu Anggaran Indikatif
   Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023. 

KESIMPULAN/KEPUTUSAN :

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Pertanian
   mengenai Pagu Indikatif Belanja Kementerian Pertanian Tahun
   Anggaran 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan
   Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan
   B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022, sebesar
   Rp13.725.351.356.000,00 (tiga belas triliun tujuh ratus dua puluh lima
   miliar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu
   rupiah) dengan beberapa catatan, diantaranya :

1. Eselon I Kementerian Pertanian, dalam menyusun rencana kerja
   program tahun 2023 harus realistis, terukur, dan bersifat masif, serta
   berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani dan
   peningkatan produksi.
2. Direktorat Jenderal Perkebunan, agar mengembangkan komoditas
   perkebunan rakyat yang memiliki nilai tambah tinggi dan prospek
   pasar yang baik dan efektif.
3. Seluruh kegiatan Food Estate yang anggarannya tersebar di Eselon
   I Kementerian Pertanian, agar dievaluasi dan fokus kepada bantuan
   Pemerintah untuk petani.
4. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, harus
   memperhatikan ketersediaan daging, peningkatan populasi ternak,
   dan melakukan percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku
   (PMK).
5. Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Tanaman
   Pangan, harus memperhatikan ketersediaan benih berkualitas serta
   alat dan mesin pertanian pascapanen.
6. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, agar
   kegiatan pengembangan wirausaha muda dijelaskan secara
   mendetail dan rinci.
7. Badan Karantina Pertanian, melakukan pencegahan masuk dan
   tersebarnya hama dan penyakit, baik hewan maupun tumbuhan.
   Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan lebih
   lanjut bersama dengan Eselon I Kementerian Pertanian dalam Rapat
   Dengar Pendapat sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan
data/laporan, antara lain mengenai:

1. Evaluasi kegiatan pengembangan Food Estate.
2. Rincian mengenai Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN)
   serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2023.
3. Sebaran penerima KUR di seluruh Indonesia tahun 2021-2022.
   Selanjutnya Komisi IV DPR RI minta agar laporan/data tersebut
   diserahkan kepada Komisi IV DPR RI sebelum Rapat Dengar
   Pendapat yang akan datang.

3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mengevaluasi importasi
daging sapi/kerbau dari negara yang belum bebas Penyakit Mulut dan
Kuku (PMK). 

4. Komisi IV DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran
Kementerian Pertanian tahun 2023, sebesar Rp2.000.000.000.000,00
(dua triliun rupiah).

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Kelautan dan
   Perikanan mengenai Pagu Indikatif Belanja Kementerian Kelautan dan
   Perikanan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri
   Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/
   MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April
   2022, sebesar Rp6.104.421.837.000,00 (enam triliun seratus empat
   miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh
   ribu rupiah). Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan
   pembahasan lebih lanjut bersama dengan Eselon I Kementerian
   Kelautan dan Perikanan pada Rapat Dengar Pendapat, sesuai dengan
   peraturan perundang-undangan.
2. Komisi IV DPR RI menerima dan mendukung usulan tambahan
   anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebesar
   Rp2.150.000.000.000,00 (dua triliun seratus lima puluh miliar rupiah).
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk
   menindaklanjuti masukan dan saran dari Anggota Komisi IV DPR RI
   dalam Rapat Kerja hari ini sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk
   menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
   mengenai aset yang mangkrak, antara lain:

1. Mesin Pembuat Pakan di Satker Balai Layanan Usaha Produksi
   Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang. Upaya yang perlu
   dilakukan misalnya dengan menyediakan sarana pendukung untuk
   operasionalnya atau direalokasi ke Satker lain.
2. Keramba Jaring Apung Offshore (KJA OS). Upaya yang perlu
   dilakukan misalnya dengan melakukan percepatan penyelesaian
   KJA OS dengan PT Perikanan Indonesia dan berkoordinasi dengan
   PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID
   FOOD. 

KESIMPULAN/KEPUTUSAN :

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi Kementerian Kelautan dan
   Perikanan atas capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak
   (PNBP) yang mengalami peningkatan dari tahun-tahun
   sebelumnya, dimana di tahun 2021 sebesar Rp995,74 milliar dan
   per Mei 2022 telah mencapai Rp657,09 milliar dari target Rp1,9
   trilliun atau sebesar 34,56%. Selanjutnya Komisi IV DPR RI
   meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk
   berkomitmen dan melakukan upaya-upaya akselerasi serta
   strategi yang matang dalam membuat Peraturan Menteri
   Kelautan dan Perikanan tentang Kontrak kerja sama dan
   membuat Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan
   Terukur agar kedepan tidak menimbulkan konflik di masyarakat.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan
   Perikanan untuk meningkatkan ekspor komoditas ikan unggulan
   ke beberapa negara tujuan di tahun 2022 dalam rangka
   meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan
   ekonomi masyarakat kelautan perikanan. Selanjutnya Komisi IV
   DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk
   melakukan penjajakan kesepakatan kerjasama (diplomasi)
   dengan negara tujuan ekspor agar bea masuk produk hasil
   kelautan perikanan tidak terlalu tinggi/diturunkan.
3. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan
   Perikanan meningkatkan pendapatan pembudi daya ikan
   (pokdakan) dan masyarakat melalui pembangunan kampungkampung perikanan budidaya dengan dukungan pasokan benih
   ikan dan calon indukan yang unggul (berkualitas) agar tingkat
   kematian (mortalitas) dapat ditekan atau diminimalisir.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyerahkan rincian terkait:

1. Data-data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
2. Data Penangkapan Ikan terukur di WPP RI;
3. Data inventarisasi aset beserta statusnya yang terbukti tidak
   operasional (mangkrak) terutama hasil temuan dari Badan
   Pemeriksa Keuangan (BPK)

Sebagai bahan evaluasi perencanaan program dan kegiatan
tahun berikutnya. Data diserahkan selambat-lambatnya ke Komisi
IV DPR RI sebelum Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan
Perikanan yang akan datang. 

KESIMPULAN/KEPUTUSAN :

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk
   meningkatkan pengendalian serta penguatan biosecurity dan lalu lintas
   ternak/perdagangan hewan ternak antar daerah di seluruh wilayah
   Indonesia dan dari luar negeri.
2. Komisi IV DPR RI mewajibkan Kementerian Pertanian untuk
   mempercepat produksi vaksin sesuai dengan serotipe virus Penyakit
   Mulut dan Kuku (PMK) yang sedang mewabah dalam waktu 3 (tiga)
   bulan serta melakukan program vaksinasi PMK secara massal kepada
   hewan ternak di wilayah wabah di seluruh Indonesia.
3. Komisi IV DPR RI merekomendasikan agar Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ditetapkan sebagai wabah, sehingga dalam penanggulangannya dapat diusulkan kepada Pemerintah c.q.
   Kementerian Keuangan untuk menggunakan anggaran tanggap darurat, yang diantaranya akan digunakan untuk mempercepat produksi vaksin dan pemberian bantuan kepada peternak yang terdampak termasuk pemusnahan hewan ternak yang terjangkit.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menerbitkan
   rekomendasi impor terhadap semua komoditas pertanian maupun
   peternakan guna mencegah masuk dan tersebarnya hama dan
   penyakit hewan dan tumbuhan, dalam upaya melindungi produksi
   pertanian dalam negeri. 

KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan restrukturisasi anggaran
   Kementerian Pertanian TA 2022 sebagai berikut:
   a. Rp297.480.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar empat
   ratus delapan puluh juta rupiah) dari kegiatan Food Estate
   Kalimantan Tengah pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
   Pertanian dengan rincian sebagai berikut :
   1) Realokasi eksternal ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
   sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk
   Combine Harvester.
   2) Realokasi internal sebesar Rp277.480.000.000,00 (dua ratus
   tujuh puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
   b. Realokasi anggaran sebesar Rp124.475.000.000,00 (seratus dua
   puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari
   kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), Bimbingan Teknis, dan
   Toko Tani Indonesia (TTI) pada Badan Ketahanan Pangan ke
   Direktorat Jenderal Hortikultura.
   c. Realokasi anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
   rupiah) dari kegiatan pemberdayaan petani milenial pada Badan
   Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian menjadi kegiatan
   pengembangan UPPO pada Direktorat Jenderal Prasarana dan
   Sarana Pertanian.
   d. Penyesuaian pagu anggaran:
   1) Penambahan pagu lanjutan kegiatan Surat Berharga Syariah
   Negara (SBSN) pada Direktorat Jenderal Peternakan dan
   Kesehatan Hewan, sebesar Rp448.450.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
   dan
   2) Penambahan Pagu Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN),
   sebesar Rp209.520.786.000,00 (dua ratus sembilan miliar lima
   ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
   dan Perubahan prakiraan kelebihan pagu Penerimaan Negara
   Bukan Pajak (PNBP), sebesar Rp3.933.387.000,00 (tiga miliar
   sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh
   ribu rupiah) pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
   Pertanian.
   e. Realokasi Anggaran, sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
   rupiah) untuk penguatan sistem informasi perkarantinaan sebagai
   big data dan pelaksanaan klinik ekspor di Badan Karantina
   Pertanian dengan perincian:
   1) Realokasi Internal Badan Karantina Pertanian
   Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
   2) Realokasi Eksternal Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar
   rupiah).
   Sehingga anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2022 berubah, yang
   semula sebesar Rp14.451.749.428.000,00 (empat belas triliun empat
   ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta
   empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar
   Rp14.665.652.051.000,00 (empat belas triliun enam ratus enam puluh
   lima miliar enam ratus lima puluh dua juta lima puluh satu ribu rupiah)
   dengan komposisi perubahan anggaran per Eselon I sebagai berikut:
   a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp1.593.813.463.000,00 (satu triliun
   lima ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus tiga belas juta
   empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
   b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp97.677.527.000,00 (sembilan
   puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua
   puluh tujuh ribu rupiah);
   c) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sebesar
   Rp2.193.179.655.000,00 (dua triliun seratus sembilan puluh tiga
   miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima
   ribu rupiah);
   d) Direktorat Jenderal Hortikultura, sebesar Rp1.099.990.027.000,00
   (satu triliun sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan
   puluh juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
   e) Direktorat Jenderal Perkebunan, sebesar Rp1.167.410.034.000,00
   (satu triliun seratus enam puluh tujuh miliar empat ratus sepuluh
   juta tiga puluh empat ribu rupiah);
   f) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebesar
   Rp1.590.667.032.000,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh
   miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah);
   g) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebesar
   Rp2.980.669.852.000,00 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh
   miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima
   puluh dua ribu rupiah);

h) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, sebesar Rp1.293.501.849.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh tiga
miliar lima ratus satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu
rupiah);
i) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, sebesar
Rp1.240.061.773.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh miliar
enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
j) Badan Ketahanan Pangan, sebesar Rp321.521.136.000,00 (tiga
ratus dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh satu juta seratus
tiga puluh enam ribu rupiah); dan
k) Badan Karantina Pertanian, sebesar Rp1.087.159.703.000,00 (satu
triliun delapan puluh tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta
tujuh ratus tiga ribu rupiah).

2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai rencana kerja
Kementerian Pertanian tahun 2023 dan meminta agar rencana yang
disusun fokus kepada peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah
dan daya saing produk pertanian, dengan memperhatikan komoditas
andalan, karakteristik, dan kebutuhan masing-masing daerah.
Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan anggaran
Kementerian Pertanian tahun 2023.

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memperbaiki
kinerja pelaksanaan kegiatan bantuan kepada masyarakat serta
memperbaiki mutu dan kualitas bantuan yang diberikan.

4. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan
melalui Kementerian Pertanian untuk meninjau ulang Peraturan
Menteri Keuangan RI Nomor 64/PMK.03/2022 tentang Pajak
Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu. 

Dalam kegiatan serap aspirasi masa Reses yang dilakukan di desa Boro, kecamatan Selorejo, kabupaten Blitar. Ir. Endro Hermono, M.B.A. menyerap aspirasi masyarakat terkait permintaan bantuan Traktor Roda 2,dan Pompa Air. Aspirasi dicatat dan akan di proses oleh team Rumah aspirasi Endro Hermono untuk diajukan ke Kementerian Pertanian.

Ir. Endro Hermono, M.B.A. menyerahkan bantuan alat pengolahan ikan, bantuan diberikan kepada kelompok Tiwul Family, di Binangun, kabupaten Blitar. Alat pengolahan Ikan  ini terdiri dari Blender, alat pengorengan, mesin penggiling, pisau, tray, dll.

"Saya berharap bantuan ini dapat di manfatakan dengan baik oleh kelompok Tiwul Family, ini bisa menunjang prdoduksi usaha kelompok, menghasilkan tambahan ekonomi. Saya sangat mendukung penuh usaha pengolahan ikan yang ada disini, dan kedepan saya akan mengusulkan untuk diadakan kegiatan bImtek tentang pengolahan, mutu, dan nilai tambah"

Ir. Endro Hermono, M.B.A. mengadakan kegiatan Bakti Nelayan bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam kegiatan ini dibagikan 1000 paket sembako, dimana sasaran penerima bantuan ini adalah untuk nelayan dan pembudidaya ikan di kabupaten Blitar.

"Saya berterima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas kerjasama dan sinerginya dengan Komisi IV DPR RI, ini adalah program yang sangat positif dan baik, tentu akan memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya para nelayan dan pembudidaya ikan. Saya berharap kedepan program ini terus dilaksanakan"

Di bulan ramadhan ini tahun 2022, Ir. Endro Hermono, M.B.A. membagikan 2500 paket sembako. Sembako ini dibagikan kepada masayarakat sekaligus konstituen dari Ir. Endro Hermono, M.B.A. yang tersebar di kota Blitar, kabupaten Blitar, kabupaten Tulung Agung, kota Kediri dan kabupaten Kediri.

Dengan pembagian paket sembako ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi penerima bantuan, khususnya di bulan Ramadhan ini.

Ir. Endro Hermono, M.B.A. melaksanakan kunjungan Reses di Desa Aryo Jeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Blitar. Dalam kunjungan ini, ada 5 anggota kelompok tani yang hadir dan menyampaikan aspirasi.

"Saya menerima usulan dan aspirasi dari konstituen saya di desa Aryo Jeding, banyak yang meminta alsintan dan benih ikan hias koi. Saya menampung dan akan membawa aspirasi ini ke Jakarta untuk ditindaklanjuti"

Ir. Endro Hermono, M.B.A. melakukan kegiatan serap aspirasi masyarakat di dalam masa reses di desa sawentar, kecamatan Kanigoro, kabupaten Blitar. Kegiatan ini dihadiri oleh 50 konstituen dan dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Berikut ini hasil dari serap aspirasi masyarakat :

1. Permintaan bantuan Alsintan untuk kelompok tani desa Sawentar
2. Usulan Aspirasi P2L untuk KWT di desa Sawentar
3. Permintaan bantuan ternak kambing

KESIMPULAN/KEPUTUSAN :

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Eselon I Kementerian
   Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi
   Gambut dan Mangrove mengenai usulan rancangan anggaran dan
   kegiatan prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta
   Badan Restorasi Gambut dan Mangrove tahun 2023, yang selanjutnya
   akan dibahas dalam rapat berikutnya sesuai dengan siklus
   perencanaan pembangunan nasional sebagaimana ketentuan
   peraturan perundang-undangan.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan
   Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk
   meningkatkan program dan anggaran Rehabilitasi Mangrove, dengan
   sumber pendanaan di luar APBN, salah satunya melalui Kewajiban
   Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Pemegang Persetujuan
   Penggunaan Kawasan Hutan (dahulu IPPKH) dan Pemegang
   Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang
   Pelepasan Kawasan Hutan Akibat Tukar Menukar Kawasan Hutan.
3. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menerbitkan Peraturan Menteri sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi karbon. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka pendalaman/pembahasaan mengenai Nilai Ekonomi Karbon.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data-data Perusahaan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Perusahaan Pemegang Izin Pelepasan Kawasan Hutan terbaru sesuai kesimpulan Rapat Kerja tanggal 28 Maret 2022. Selanjutnya Komisi IV DPR RI juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan laporan realisasi kegiatan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai yang sudah dikerjakan/diserahterimakan, dilengkapi dengan peta spasial, foto, dan video kegiatan. Data-data dimaksud agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI selambatnya 1 (satu) bulan sejak dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat ini.
5. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan langkah antisipatif dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, termasuk dan terutama di dalam Kawasan Konservasi. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk tetap memprioritaskan anggaran dalam rangka melaksanakan program pencegahan serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan, termasuk anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada Unit Pelaksana Teknis di daerah.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan tindak lanjut seluruh kesimpulan rapat (Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat) serta hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah, agar rekomendasi Komisi IV DPR RI dapat ditindaklanjuti dalam kesempatan pertama.
7. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera melakukan penetapan seluruh Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) dan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II A dan II B) secara definitif, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Rapat Dengar Pendapat ini dilaksanakan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penetapan pejabat pengganti bagi pejabat yang memasuki masa purna tugas dan jabatan yang belum terisi.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan data berupa bukti-bukti pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari proses pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit PT Sawit Mandiri Lestari di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. 

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai usulan
   rancangan anggaran dan kegiatan prioritas Kementerian Kelautan dan
   Perikanan tahun 2023 yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat
   berikutnya sesuai dengan siklus perencanaan pembangunan nasional
   sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan
   untuk segera meminta data penerima bantuan pupuk bersubsidi
   kelompok pembudi daya ikan tradisional (Pokdakan) kepada
   Kementerian Pertanian. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta
   Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan verifikasi ulang
   data tersebut untuk dijadikan dasar usulan alokasi anggaran pupuk
   bersubsidi pembudi daya ikan tahun 2022 kepada Kementerian
   Keuangan.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan,
   khususnya Badan Layanan Umum LPMUKP untuk membuat selebaran
   singkat mengenai skema pembiayaan bantuan pinjaman permodalan
   bagi pelaku usaha kelautan perikanan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI
   meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan
   sosialisasi bersama Komisi IV DPR RI dalam rangka memberikan
   bimbingan, pembinaan, dan penyuluhan secara jelas dan terperinci
   kepada masyarakat kelautan perikanan yang membutuhkan.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk
   melakukan uji kelayakan terhadap konsep kebijakan penangkapan ikan
   terukur berbasis kuota di zona industri Wilayah Pengelolaan Perikanan
   Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan
   bagi pelaku usaha dan nelayan kecil agar tidak menimbulkan konflik di
   kemudian hari.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan
   secara serius memperjuangkan alokasi anggaran program dan
   kegiatan tahun 2023 sebesar Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas
   triliun rupiah) kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan dengan
   mengedepankan potensi kelautan perikanan, khususnya laut sebagai
   poros maritim dunia sebagaimana visi besar Presiden Republik
   Indonesia Joko Widodo.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk
   meningkatkan aspek pengawasan di wilayah perairan yang rawan
   pencurian ikan oleh kapal asing serta meminta untuk berkoordinasi
   dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan pengawasan
   terhadap bantuan Pemerintah, terutama penyaluran BBM bersubsidi
   untuk nelayan kecil serta benih ikan dan ukurannya di beberapa
   daerah yang sering terjadi kematian saat distribusi menuju lokasi.
7. Komisi IV DPR RI sepakat dengan Kementerian Kelautan dan
   Perikanan untuk menggunakan pendanaan dari Penerimaan Negara
   Bukan Pajak (PNBP) tahun 2022 terutama bagi kapal 5 GT dalam
   rangka menjalin harmonisasi dan sinergitas dengan Komisi IV DPR RI.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan, PT
   Perikanan Indonesia (Persero), Kementerian Keuangan, dan BPH
   Migas untuk mencari solusi dan menjawab berbagai permasalahan
   yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Sumatera Utara
   karena terindikasi adanya dualisme tata kelola pengelolaan serta
   berkoodinasi terkait dengan kuota BBM bersubsidi yang masih kurang,
   retribusi atau PNBP, dan pembentukan kelembagaan melalui BLU
   dalam rangka tercapainya kesejahteraan nelayan.
9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan
   untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk
   mengurangi kuota impor garam industri sesuai dengan kebutuhan,
   mengingat produksi garam dalam negeri mengalami surplus dan
   terindikasi adanya kebocoran garam industri ke pasar-pasar. 

KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Eselon I Kementerian
Pertanian mengenai program kerja dan anggaran tahun 2022.
Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2022 yang
tidak berjalan sesuai target, untuk dibahas pada rapat selanjutnya.
2. Komisi IV DPR RI menerima usulan restrukturisasi anggaran
Kementerian Pertanian TA 2022 sebagai berikut:
a. Rp297.480.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar empat
ratus delapan puluh juta rupiah) dari kegiatan Food Estate
Kalimantan Tengah pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian dengan rincian sebagai berikut:
1) Realokasi eksternal ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk
Combine Harvester.
2) Realokasi internal sebesar Rp277.480.000.000,00 (dua ratus
tujuh puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
b. Realokasi anggaran sebesar Rp124.475.000.000,00 (seratus dua
puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari
kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), Bimbingan Teknis, dan
Toko Tani Indonesia (TTI) pada Badan Ketahanan Pangan/Badan
Pangan Nasional ke Direktorat Jenderal Hortikultura.
c. Realokasi anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah) dari kegiatan pemberdayaan petani milenial pada Badan
Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian menjadi kegiatan
pengembangan UPPO pada Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian. Sehingga diusulkan komposisi perubahan
anggaran per Eselon I sebagai berikut:
a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp1.598.813.463.000,00 (satu
triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus tiga
belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp97.677.527.000,00 (sembilan
puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua
puluh tujuh ribu rupiah);
c) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, yang semula sebesar
Rp2.188.179.655.000,00 (dua triliun seratus delapan puluh
delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima
puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.208.179.655.000,00
(dua triliun dua ratus delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan
juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
d) Direktorat Jenderal Hortikultura, yang semula sebesar
Rp985.515.027.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima miliar
lima ratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah) menjadi
sebesar Rp1.109.990.027.000,00 (satu triliun seratus sembilan
miliar sembilan ratus sembilan puluh juta dua puluh tujuh ribu
rupiah);
e) Direktorat Jenderal Perkebunan, sebesar
Rp1.177.410.034.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh tujuh
milir empat ratus sepuluh juta tiga puluh empat ribu ribu rupiah);
f) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebesar
Rp1.605.218.582.000,00 (satu triliun enam ratus lima miliar dua
ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu
rupiah);
g) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang
semula sebesar Rp3.005.669.852.000,00 (tiga triliun lima miliar
enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh
dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.995.669.852.000,00 (dua
triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus
enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu
rupiah);
h) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, sebesar
Rp1.293.501.849.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh
tiga miliar lima ratus satu juta delapan ratus empat puluh
sembilan ribu rupiah);
i) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, yang
semula sebesar Rp1.046.607.600.000,00 (satu triliun empat
puluh enam miliar enam ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
menjadi sebesar Rp1.036.607.600.000,00 (satu triliun tiga puluh
enam miliar enam ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
j) Badan Ketahanan Pangan, yang semula sebesar
Rp445.996.136.000,00 (empat ratus empat puluh lima miliar
sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh
enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp321.521.136.000,00 (tiga
ratus dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh satu juta seratus
tiga puluh enam ribu rupiah); dan
k) Badan Karantina Pertanian, sebesar Rp1.007.159.703.000,00
(satu triliun tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh
ratus tiga ribu rupiah).

3. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai rancangan
pagu anggaran dan kegiatan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran
2023 yang akan dibahas lebih lanjut dalam rapat berikutnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam waktu 2
(dua) bulan untuk mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03
Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan
Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, dikarenakan sebagian tidak
diperlukan lagi rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal
Perkebunan terkait peremajaan kelapa sawit rakyat dalam pola
kemitraan dan dikembalikan seperti Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya
Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana
dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
5. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Pertanian untuk melakukan
sinkronisasi dan harmonisasi data pertanian diantaranya data produksi,
luas lahan, dan kawasan pengembangan produksi pertanian per
provinsi yang diperbaharui secara berkala serta mudah diakses oleh
seluruh masyarakat.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam
perekrutan petani milenial baru melibatkan Komisi IV DPR RI.
7. Komisi IV DPR RI mendorong agar Perum BULOG diberikan
kesempatan mendapatkan penugasan untuk pemenuhan kebutuhan
pangan, seperti kedelai dengan pertimbangan Perum BULOG memiliki
jaringan distribusi sampai tingkat kabupaten.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN :

1. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan untuk menyampaikan laporan komprehensif perihal
penyelesaian pemukiman dalam kawasan hutan lindung di Desa
Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.
Selanjutnya laporan dimaksud agar disampaikan kepada Komisi IV
DPR RI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dilaksanakannya
Rapat Kerja ini.

2. Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan segera menyelesaikan permasalahan dan aspirasi yang
disampaikan oleh masyarakat, baik yang disampaikan dalam
kesempatan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI maupun kesempatan
lainnya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan laporan
secara tertulis dan periodik atas seluruh tindak lanjut permasalahan
dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat yang dimaksud.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan untuk melakukan inventarisasi dalam rangka
menyelesaikan data kebun, dan tambang, serta penggunaan lainnya
yang ilegal dalam kawasan hutan, yang dilengkapi dengan poligon,
luasan, nama perusahaan/pengelola/pemilik, serta lokasi (desa,
kecamatan, dan kabupaten/kota). Laporan yang dimaksud agar
disampaikan kepada Komisi IV DPR RI dengan tata waktu selambatlambatnya sebagai berikut:
a. Provinsi Kalimantan Tengah: 31 Mei 2022; dan
b. Provinsi Riau: 31 Juli 2022.
4. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan terkait rencana program prioritas tahun 2023.
Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan agar menyusun rencana program dan anggaran
tahun 2023 yang memberikan manfaat lebih besar untuk tercapainya
kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat di dalam dan di
sekitar kawasan hutan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan
kelestarian hutan, meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
kementerian, serta pemenuhan komitmen global untuk mencegah
perubahan iklim.
5. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat
dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta
Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan
pendalaman atas diskusi/pembahasan dan kesimpulan Rapat Kerja
hari ini.
6. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan untuk melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dalam
rangka melakukan pendalaman atas program pembangunan Ibu Kota
Negara (IKN) Nusantara dan pembahasan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP).
7. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan untuk menyampaikan data Kewajiban Kegiatan Rehabilitasi
Daerah Aliran Sungai (DAS) Pemegang Persetujuan Penggunaan
Kawasan Hutan (dahulu IPPKH) dan Pemegang Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan
akibat Tukar Menukar Kawasan Hutan, per 31 Maret 2022. Selanjutnya

data dimaksud agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI selambatlambatnya 2 (dua) minggu sejak dilaksanakannya Rapat Kerja ini.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan menyampaikan penjelasan kepada Panitia Kerja Komisi IV
DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan
Hutan tentang tindak lanjut pelepasan kawasan hutan untuk
perkebunan kelapa sawit yang terindikasi merupakan Wilayah Hutan
Adat Desa Kinipan di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan
Tengah dan wilayah lainnya, termasuk di dalamnya penjelasan
mengenai kewajiban lahan pengganti yang merupakan salah satu
kewajiban yang harus dipenuhi dalam proses pelepasan kawasan
hutan. 

KESIMPULAN/KEPUTUSAN : 

1. Komisi IV DPR RI mendukung penambahan anggaran program dan
kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023 menjadi
sebesar 15 triliun rupiah guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat kelautan dan perikanan.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk
mengantisipasi dan menyiapkan berbagai langkah adaptif dalam
bentuk program dan kegiatan prioritas serta reguler tahun 2023 secara
efisien, berkualitas, terukur, tepat sasaran, akuntabel, dan transparan
dalam rangka menyongsong pemulihan ekonomi pasca COVID-19
menuju masa endemi dan perbaikan sistem tata kelola usaha kelautan
perikanan.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan
menindaklanjuti kepada Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan
anggaran pupuk bersubsidi kepada pembudi daya ikan tradisional,
mengingat tahun 2022 merupakan masa transisi peralihan
kewenangan dari Kementerian Pertanian kepada Kementerian
Kelautan dan Perikanan.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk
berkoordinasi dengan PT Perikanan Indonesia (Persero) untuk
mengantisipasi dan menangani adanya peningkatan kebutuhan
pasokan ikan menjelang Hari Raya Idul Fitri di setiap daerah dengan
harga terjangkau, mengingat ikan merupakan salah satu sumber
pangan utama masyarakat yang bergizi tinggi.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan
berkoordinasi dengan BPH Migas untuk menambah kuota BBM bagi
nelayan, mengingat di beberapa daerah terjadi kelangkaan solar dan
bensin.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk
lebih memperhatikan kelestarian Wilayah Pengelolaan Perikanan
Perairan Darat (WPP PD) yang terdiri dari sungai, danau, waduk, rawa,
dan genangan air lainnya untuk kegiatan penangkapan ikan,
pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan
perikanan.

7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk
memperbaiki kualitas berbagai bantuan pemerintah kepada
masyarakat, seperti ukuran benih ikan, mesin pakan, bioflok, alat
tangkap, alat pengolahan dan pemasaran, perbaikan perbengkelan
melaut bakti nelayan, serta bantuan lainnya di setiap daerah.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk
berkoordinasi dengan Pemerintah c.q. Kementerian Koordinator
Kemaritiman dan Investasi dalam rangka pemerataan peningkatan
pelaksanaan pembangunan kelautan perikanan di Indonesia bagian
timur dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan
kelestarian alam.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN :

1. Komisi IV DPR RI menggarisbawahi data perencanaan pencapaian
produksi bahan pangan terutama mengantisipasi kebutuhan bahan
pangan menjelang hari raya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta
Pemerintah untuk dapat menjamin ketersediaan pangan di semua
daerah dengan menugaskan ID FOOD dan Perum BULOG untuk
memenuhi pasokan dan harga pangan pokok, sehingga tidak terjadi
gejolak harga pangan dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan
Nasional.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian meningkatkan
kinerja pertanian tahun anggaran 2022 yang fokus kepada upaya
penyediaan pangan nasional, yang diikuti dengan upaya meningkatkan
daya saing produk pertanian untuk mengisi pasar eskpor. Selanjutnya
Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk membuat tata
kelola pencapaian produksi kedelai dalam jangka menengah dan
panjang.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera
mengisi kekosongan jabatan Eselon I dan II dengan pejabat yang
definitif dalam rangka mendukung optimalisasi kinerja Kementerian
Pertanian.
4. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Pertanian terkait
rencana program-program prioritas tahun 2023. Selanjutnya Komisi IV
DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam menyusun rencana
program dan anggaran tahun 2023 fokus pada pemenuhan kebutuhan
pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing dengan
memperhatikan daya dukung ekosistem serta mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim secara berkelanjutan.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian meningkatkan
produksi kelapa sebagai alternatif solusi untuk produksi minyak goreng
sekaligus substitusi minyak sawit, melalui percepatan Gerakan
Nasional Kelapa.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian c.q. Direktorat
Jenderal Perkebunan untuk memanfaatkan kewenangannya dalam
melakukan pemanfaatan dana perkebunan yang dikelola oleh BPDPKS
lebih besar lagi untuk kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat,
pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan,
dan perbaikan infrastruktur perkebunan kelapa sawit sehubungan
dengan kerusakan infrastruktur dan rendahnya kualitas budi daya
perkebunan rakyat.
7. Komisi IV DPR RI menyarankan Kementerian Pertanian melakukan
evaluasi untuk mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun
2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan
Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana
Perkebunan Kelapa Sawit.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan
data kepemilikan kebun kelapa sawit (perorangan, koperasi, dan/atau
perusahaan) yang masuk kawasan hutan. Selanjutnya Komisi IV DPR
RI meminta Kementerian Pertanian untuk mendorong percepatan
legalisasi kebun rakyat maksimal 5 hektar, agar dapat mengakses
program Pengembangan Sawit Rakyat.
9. Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk
segera mengaplikasikan sistem digitalisasi stok pupuk yang dilaporkan
kepada BPK RI setiap waktu, untuk mengantisipasi penyimpangan
dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi dan segera
merealisasikan kegiatan agro solution dengan target 252.000 hektar di
seluruh Indonesia.
10. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan
restrukturisasi proporsional anggaran untuk program utama
Kementerian Pertanian sehingga tepat sasaran dan bermanfaat bagi
petani yang disesuaikan dengan kebutuhan petani antara lain,
anggaran pengembangan Pupuk Organik, UPPO, dan Alat Mesin
Pertanian dan akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat
selanjutnya.
11. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan
untuk membayar tagihan pelepasan stok CBP kepada Perum BULOG
sebesar Rp185.809.449.124,55 (seratus delapan puluh lima miliar
delapan ratus sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu
seratus dua puluh empat koma lima puluh lima rupiah) sehingga
perusahaan dapat beroperasi, melakukan tugas dan fungsinya sebagai
stabilisator pasokan dan harga pangan pokok nasional. Selanjutnya
Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Keuangan dan Kementerian
Pertanian untuk segera menyelesaikan administrasi penagihan dan
pembayaran atas tagihan Perum BULOG.
12. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk menerapkan
mekanisme importasi larangan terbatas (LARTAS) untuk komoditas
kedelai, gandum, dan jagung. 

Rapat Intern Komisi IV DPR RI secara fisik maupun virtual membahas
Rencana Kegiatan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022, Isu-isu
dan Permasalahan Kunjungan Kerja Reses, dan Lain-lain dibuka pukul
10.50 WIB oleh Ketua Rapat G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua
Komisi IV DPR RI/F-Gerindra) dan rapat dinyatakan tertutup untuk umum. 

Anggota komisi IV DPR RI, Ir. Endro Hermono, MBA, Bersama wakil Gubernur Jatim Dr. Emil Elistianto Dardak dan bersama pengurus Perserikatan BUMDes Blitar (PBI BLITAR), menggelar Bimtek PBI di wisata kampung coklat, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Rabu, 9 Maret 2022

Bimtek ini memberikan pengetahuan bagi masyarakat agar bisa mengembangkan Badan Usaha Milik Desa. Kegiatan ini dihadiri oleh pengelola BUMDes se-Kab Blitar.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pengelola BUMDes agar bisa mengembangkan dana BUMDes bisa berkembang untuk meningkatan dan menciptakan produk unggulan dari desa.

Anggota komisi IV DPR RI. Ir. Endro Hermono, MBA, Bersama Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, dan Ir. Berny A Subki, dan sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan. Menggelar Bimbingan Teknis Mutu dan Nilai Tambah Produk Perikanan di wisata Kampung Coklat, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, 8 Maret 2022

Bimtek ini memberikan dampak kepada pelaku usaha pengolahan bina mutu untuk mengembangkan agar bisa meningkatan perekonomian masyarakat khususnya di bidang perikanan.

Kegiatan ini bertujuan memberikan peningkatan hasil produksi agar pelaku usaha Pengolahan Bina Mutu perikanan bisa bersaing dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pencadangan Anggaran (Automatic Adjustment) Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Tahun 2022 sebesar Rp281.963.941.000,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dari pagu anggaran Tahun 2022 sebesar Rp7.120.421.454.000,00 (tujuh triliun seratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).
2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan perencanaan yang cermat dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan percepatan rehabilitasi lahan kritis di sekitar wilayah Ibu Kota Negara Nusantara.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pendataan serta verifikasi lapangan perkebunan kelapa sawit dan tambang yang berada di dalam kawasan hutan dengan melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat tapak.
5. Komisi IV DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sepakat untuk melakukan pembahasan dan pendalaman permasalahan kebun sawit dan pertambangan yang berada dalam kawasan hutan yang tidak prosedural.

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pencadangan Anggaran (Automatic Adjustment) belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 sebesar Rp296.586.883.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari pagu anggaran Tahun 2022 sebesar Rp6.115.967.397.000,00 (enam triliun seratus lima belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas usulan perubahan Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022.

1. Komisi IV DPR RI menerima usulan Kementerian Pertanian terkait pembukaan blokir di Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp147.300.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) yang diantaranya dialokasikan untuk kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan Bimbingan Teknis Ketahanan Pangan.

2. Komisi IV DPR RI menerima usulan Kementerian Pertanian atas Pencadangan Anggaran (Automatic Adjustment) Belanja Kementerian Pertanian tahun 2022 sebesar Rp680.488.248.000,00 (enam ratus delapan puluh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp14.451.749.428.000,00 (empat belas triliun empat ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian melakukan restrukturisasi proporsi anggaran untuk 5 program utama Kementerian Pertanian sehingga tepat sasaran dan bermanfaat bagi petani, yang disesuaikan dengan kebutuhan petani/peternak di daerah antara lain
program vertical dryer 30 ton dan bengkel alat mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan petani, antara lain program vertical dryer, bengkel alat mesin pertanian, pupuk organik, pengembangan kawasan
peternakan

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan langkah-langkah strategis secara cermat, tepat, dan berkomitmen tidak melakukan pencadangan anggaran (Automatic Adjustment) program dan kegiatan tahun 2022 yang sifatnya bersentuhan dengan masyarakat kelautan perikanan, agar ekonomi nasional dapat tumbuh dan bangkit.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan produksi sektor kelautan perikanan yang berkelanjutan di tahun 2022 dalam rangka penambahan PNBP, ekspor dan penyediaan pangan, serta peningkatan imunitas kesehatan masyarakat
di masa pendemi COVID-19.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjalankan bantuan Pemerintah tahun 2022 secara baik, sistematis, transparan, akuntabel, tepat sasaran, terukur, sinergi, dan memperhatikan kearifan lokal daerah masing-masing.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk transparan terhadap program dan kegiatan yang berasal dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) terutama anggarannya, lokasi, dan status pelaksanaannya. dll.

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk mengkaji dan menyusun ulang kegiatan-kegiatan Tahun 2022.

2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus memperbaiki kinerja dengan meningkatkan jumlah Satuan Kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK), baik di pusat dan
maupun di daerah, dalam rangka untuk mencegah terjadinya korupsi.

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan bahwa seluruh pengadaan barang yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Alat Pengolahan Sampah) dapat berfungsi dengan baik dengan spesifikasi dan kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan.

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan bahan-bahan dan data-data perkebunan kelapa sawit ilegal, tunggakan pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan/Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pertambangan dan PNBP pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan, data Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

1. Komisi IV DPR RI merekomendasikan bahwa penetapan alokasi pupuk bersubsidi oleh Kementerian Pertanian berdasarkan data spasial dari luasan tanam komoditas yang mendapat alokasi pupuk bersubsidi.
2. Komisi IV DPR RI merekomendasikan kepada Pemerintah agar alokasi anggaran pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan menjadi tupoksi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengusulkan alokasi anggaran pupuk bersubsidi tahun 2022.
3. Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia Holding Company untuk melakukan penilaian kinerja distributor dan pengecer di daerah dan mendesak PT PIHC untuk memberikan sanksi berupa pencabutan izin bagi yang melakukan pelanggaran.
4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk meningkatkan peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) disemua tingkatan dalam meningkatkan pengawasan terhadap seluruh alur distribusi pupuk bersubsidi.
5. Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia Holding Company untuk melakukan pemantauan, dan pengawasan, serta meningkatkan kualitas kinerja alur distribusi pupuk bersubsidi dari lini I sampai IV.

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengkaji dan menyusun ulang kegiatan-kegiatan Tahun 2022, dari kegiatan non prioritas menjadi kegiatan prioritas yang lebih efektif dan bermanfaat bagi petani antara lain, kegiatan pekarangan pangan lestari, alat mesin pertanian (pra panen dan pasca panen), bantuan ternak, infrastruktur pertanian, sarana produksi pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan petani, untuk selanjutnyaakan dibahas pada rapat berikutnya.

2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan data-data antara lain, Data nama kelompok penerima (E-RDKK) subsidi pupuk bidang Perikanan dan seluruh data terkait pupuk bersubsidi tahun 2020-2021 sebagai bahan pada RDP hari Kamis tanggal 3 Februari 2022.

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK RI terhadap pelaksanaan kegiatan dan program. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Pertanian agar dalam melaksanakan kegiatan dan program dilakukan dengan cermat sesuai dengan kriteria teknis agar tidak terjadi penyimpangan, termasuk pada kegiatan penyaluran bantuan pemerintah kepada petani.

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan realisasi penyerapan anggaran tahun 2021 sebesar 98,88% atau sebesar Rp4.719.764.614.570,00 (empat triliun tujuh ratus sembilan belas milliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dari Pagu sebesar Rp4.773.318.817.000,00 (empat triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga milliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempertahankan capaian tersebut di tahun 2022.
2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pencadangan Anggaran (Automatic Adjustment) belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 sebesar Rp296.586.883.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). dll

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran tahun 2021 serta rencana program, kegiatan, dan anggaran tahun 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pencadangan Anggaran
   (Automatic Adjustment) Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
   sebesar Rp 281.963.941.000,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu
   ribu rupiah). Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar program dan kegiatan yang terkena Pencadangan Anggaran (Automatic Adjustment)
   adalah kegiatan yang paling sedikit/tidak berdampak langsung terhadap upaya peningkatan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
3. Komisi IV DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sepakat untuk melaksanakan Rapat Kerja pada minggu kedua bulan
   Februari 2022 untuk membahas perusahaan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan yang tanpa prosedur pelepasan kawasan
   serta perusahaan pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

1 Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Tahun 2021 serta rencana program, kegiatan, dan anggaran Tahun 2022. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi dan menyusun ulang rencana program, kegiatan, dan anggaran Tahun 2022 dengan lebih cermat dalam rangka mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan petani, yang akan dibahas lebih detil bersama dengan Eselon I pada rapat berikutnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Automatic
Adjustment Pagu Anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp680.488.248.000,00 (enam ratus delapan puluh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar program dan kegiatan yang terkena Automatic Adjustment adalah kegiatan yang paling sedikit/tidak berdampak langsung terhadap upaya peningkatan produksi pangan dan pendapatan petani serta mendukung penambahan anggaran Kementerian Pertanian untuk peningkatan ekspor dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Direktur Utama Perum Perhutani dan PT Inhutani I s.d. V mengenai pengelolaan hutan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait Multiusaha Kehutanan dan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) serta rencana merger anak perusahaan Perum Perhutani.
2. Komisi IV DPR RI meminta Perum Perhutani untuk memberikan penjelasan lebih detail dan gamblang mengenai dampak terhadap keberlanjutan usaha perusahaan maupun konsekuensi kepada kepastian status SDM Perum Perhutani yang harus dilakukan.
3. Komisi IV DPR RI sepakat bahwa Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan akan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
4. Komisi IV DPR RI mendukung rencana Perum Perhutani untuk melanjutkan pelaksanaan 9 (sembilan) proyek strategis serta pengembangan multi usaha kehutanan.
5. Komisi IV DPR RI meminta kepada Perum Perhutani untuk tidak memberikan pertimbangan teknis atas semua permohonan pertambangan batuan.

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dari Direktur Utama BPDPKS terkait kinerja dan pemanfaatan penghimpunan dana, hingga mekanisme penyaluran untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam program pengembangan sawit berkelanjutan. 
2. Komisi IV DPR RI mendesak agar penggunaan dana BPDPKS lebih berpihak kepada peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit, antara lain melalui peningkatan program intensifikasi sawit rakyat, pelatihan SDM hingga dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kebun sawit rakyat. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah melalui BPDPKS untuk meningkatkan alokasi penyaluran
pada kegiatan intensifikasi untuk optimalisasi hulu produksi sawit di Tahun 2022.
3. Komisi IV DPR RI mendesak BPDPKS untuk segera merealisasikan penyaluran dana peremajaan kelapa sawit kepada petani peserta peremajaan berdasarkan persyaratan yang sesuai dengan hasil rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Perkebunan.

Membahas Rencana Kegiatan Masa Persidangan III
Tahun Sidang 2021-2022 dan Lain-lain. Rapat dilaksanakan secara tertutup.